Asaki Dukung Kebijakan Prabowo Soal Gas, Ketahanan Energi Domestik Terjaga
Asaki Dukung Kebijakan Prabowo Soal Gas, Ketahanan Energi Domestik Terjaga
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) memberikan apresiasi tinggi terhadap langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen memprioritaskan pemenuhan kebutuhan gas bumi bagi industri di dalam negeri. Kebijakan ini dipandang sebagai momentum krusial untuk memperkuat fondasi industri manufaktur nasional, menjaga keberlangsungan operasional pabrik, sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam yang selama ini lebih banyak diekspor dalam bentuk mentah. Dalam pandangan Asaki, gas bumi bukan sekadar komoditas dagang, melainkan aset strategis nasional yang harus menjadi tulang punggung bagi pertumbuhan ekonomi domestik.
Ketua Asaki, Edy Suyanto, dalam pernyataannya di Jakarta pada Sabtu (26/10/2026), menegaskan bahwa optimalisasi gas bumi untuk kebutuhan industri domestik adalah langkah yang sangat tepat. Ia menyoroti bahwa selama ini orientasi ekspor gas terkadang mengabaikan kebutuhan krusial industri manufaktur yang menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Dengan adanya sinyal kuat dari Presiden Prabowo untuk memprioritaskan industri dalam negeri, Asaki optimistis bahwa daya saing produk lokal, khususnya keramik, akan mengalami peningkatan signifikan di tengah persaingan pasar global yang semakin ketat.
Gas bumi memegang peranan vital sebagai sumber energi utama dalam proses pembakaran pada industri keramik. Tanpa pasokan gas yang stabil dan harga yang kompetitif, industri keramik nasional akan sulit untuk bersaing dengan produk-produk impor yang seringkali masuk dengan harga jauh lebih murah. Edy menjelaskan bahwa selama ini, fluktuasi pasokan dan tingginya harga gas menjadi tantangan utama yang menghambat utilisasi pabrik. Ketika utilisasi pabrik rendah, biaya produksi per unit menjadi membengkak, yang pada akhirnya menurunkan daya saing produk Indonesia baik di pasar domestik maupun mancanegara.
Langkah pemerintah yang berupaya menekan ekspor gas bumi dan mengalihkannya untuk kebutuhan domestik merupakan bentuk keberpihakan negara yang nyata. Asaki menilai kebijakan ini mencerminkan kehadiran pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri dari gempuran produk luar. Harapan pelaku industri kini tertuju pada implementasi Keputusan Menteri ESDM Nomor 281K/2026. Asaki secara khusus menekankan agar regulasi tersebut tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan dijalankan secara konsisten, terukur, dan berdampak langsung pada operasional pelaku usaha di lapangan.
Pentingnya pasokan energi yang berkelanjutan menjadi isu utama bagi industri keramik. Proses produksi keramik memerlukan suhu yang sangat tinggi dan stabil dalam waktu yang panjang. Gangguan sekecil apa pun pada pasokan gas dapat berakibat fatal, mulai dari kerusakan mesin hingga penurunan kualitas produk akhir. Oleh karena itu, jaminan pasokan (supply security) menjadi harga mati. Dengan kebijakan baru ini, Asaki berharap pemerintah dapat memastikan bahwa volume gas yang dialokasikan bagi industri keramik benar-benar terpenuhi sesuai dengan kapasitas terpasang masing-masing pabrik.
Selain volume, aspek harga menjadi variabel penentu dalam kalkulasi bisnis. Edy menekankan bahwa harga gas yang kompetitif adalah kunci utama untuk menekan biaya logistik dan produksi secara keseluruhan. Saat ini, banyak industri keramik yang berjuang keras mempertahankan margin di tengah ketidakpastian biaya energi. Jika harga gas dapat ditekan ke titik yang lebih efisien, perusahaan dapat melakukan ekspansi, memperbarui teknologi produksi, serta menyerap lebih banyak tenaga kerja baru. Dampak berantai dari efisiensi energi ini akan sangat luas, mulai dari peningkatan devisa melalui ekspor produk jadi hingga penguatan daya beli masyarakat.
Asaki juga menyoroti perlunya koordinasi antarlembaga pemerintah untuk mengawal kebijakan ini. Sinergi antara Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, dan SKK Migas menjadi kunci agar tidak terjadi kendala di level distribusi gas. Seringkali, kebijakan yang sudah ditetapkan di tingkat pusat mengalami hambatan di level teknis atau distribusi. Oleh karena itu, monitoring yang ketat terhadap pelaksanaan KepmenESDM 281K/2026 menjadi sangat krusial. Asaki siap menjadi mitra dialog pemerintah dalam memberikan masukan data yang akurat mengenai kebutuhan gas riil di sektor keramik.
Lebih jauh lagi, kebijakan ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam hilirisasi industri. Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negara pengekspor bahan mentah. Dengan menggunakan gas bumi untuk memproses bahan baku keramik di dalam negeri, Indonesia secara otomatis meningkatkan nilai tambah produknya. Produk keramik yang dihasilkan akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar global. Ini adalah langkah konkret menuju kemandirian ekonomi yang diimpikan oleh banyak pihak.
Keberhasilan kebijakan ini nantinya juga akan berdampak positif pada stabilitas lapangan kerja. Industri keramik merupakan salah satu sektor padat karya yang menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung dan jutaan tenaga kerja tidak langsung melalui ekosistem pendukungnya. Dengan menjamin kelangsungan industri melalui pasokan energi yang terjamin, pemerintah secara tidak langsung sedang menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di berbagai daerah tempat pabrik-pabrik keramik beroperasi. Keamanan energi bagi industri adalah keamanan ekonomi bagi jutaan keluarga pekerja Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan global seperti ancaman resesi dan persaingan dagang yang proteksionis, langkah pemerintah Prabowo Subianto ini dinilai sebagai bentuk pertahanan ekonomi yang cerdas. Menjaga ketahanan energi domestik berarti memperkuat daya tahan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal. Industri keramik, sebagai salah satu sektor manufaktur yang terus tumbuh, siap mendukung penuh agenda pemerintah ini dengan terus berinovasi dan meningkatkan kualitas produk agar tidak hanya menjadi tuan rumah di negeri sendiri, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar dunia.
Asaki juga menekankan bahwa komitmen ini harus disertai dengan transparansi dalam tata kelola gas bumi. Pelaku industri berharap tidak ada lagi kendala birokrasi atau praktik-praktik yang menghambat penyaluran gas ke pabrik-pabrik. Kepastian pasokan dan harga yang terprediksi akan memberikan ruang bagi pengusaha untuk menyusun rencana jangka panjang, termasuk rencana investasi untuk peningkatan kapasitas produksi atau diversifikasi produk. Tanpa kepastian energi, investasi di sektor manufaktur akan terhambat karena risiko yang dianggap terlalu tinggi.
Sebagai penutup, Edy Suyanto kembali menegaskan bahwa dukungan Asaki terhadap kebijakan pemerintah ini bersifat total. Industri keramik Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang, dan dengan dukungan kebijakan energi yang berpihak pada kebutuhan dalam negeri, masa depan industri ini akan jauh lebih cerah. Harapan besar ditumpukan pada implementasi yang konsisten pasca pengurangan ekspor gas. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri, ketahanan energi domestik bukan lagi sekadar impian, melainkan realitas yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan manufaktur yang lebih kokoh dan berdaya saing global. Sektor keramik akan terus berkontribusi bagi ekonomi nasional, selama ketersediaan energi tetap terjaga dan harga tetap rasional untuk mendukung keberlangsungan jangka panjang.
