Menperin Sarmuji Terus Terang Soal Narasi Deindustrialisasi
Menperin Sarmuji Terus Terang Soal Narasi Deindustrialisasi
Menteri Perindustrian (Menperin) Sarmuji secara tegas menepis narasi deindustrialisasi yang selama ini kerap menghantui diskursus ekonomi nasional. Dalam acara Gathering Forum Wartawan Industri (Forwin) yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (6/11/2026), Sarmuji menekankan bahwa kondisi sektor manufaktur tanah air sebenarnya jauh lebih tangguh dan progresif dibandingkan dengan persepsi negatif yang selama ini beredar di ruang publik. Menurutnya, kesenjangan antara data riil di lapangan dengan opini yang terbentuk di masyarakat terjadi akibat kelemahan dalam narasi komunikasi pemerintah, bukan karena kegagalan kinerja sektor industri itu sendiri.
Sarmuji menyoroti bahwa dalam dunia kebijakan publik, capaian kerja pemerintah tidak cukup hanya diukur melalui angka-angka statistik yang dingin. Ada elemen persepsi masyarakat yang memengaruhi kepercayaan pasar dan stabilitas iklim investasi. Ia menyayangkan adanya kesan bahwa industri nasional sedang berada dalam masa suram atau "gelap", padahal fakta data menunjukkan sebaliknya. "Jadi kalau ada persepsi kemarin-kemarin Indonesia gelap, sebenarnya tidak gelap. Hanya saja orang yang bertugas untuk menghadirkan cahaya, mungkin belum menyalakan saklarnya atau belum pakai baterai," ujar Sarmuji dengan nada kritis namun optimis.
Salah satu poin krusial yang diangkat oleh Menperin adalah adanya misinterpretasi data akibat perubahan metodologi pencatatan Badan Pusat Statistik (BPS) yang terjadi pada tahun 2010. Perubahan klasifikasi sektor ekonomi dari 9 kategori menjadi 17 kategori menyebabkan pergeseran signifikan dalam pembukuan sektor industri pengolahan. Beberapa subsektor yang dulunya masuk ke dalam kategori industri pengolahan, kini diklasifikasikan ke dalam sektor tersendiri. Akibat dari perubahan administratif ini, kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) secara statistik tampak mengalami penurunan sekitar 4 poin persentase.
Jika menggunakan metodologi lama yang konsisten, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB saat ini sejatinya berada di angka sekitar 23,22 persen, bukan 19,22 persen seperti yang tercatat dalam data resmi saat ini. Penurunan secara statistik ini sering kali disalahpahami sebagai indikasi deindustrialisasi dini, padahal itu hanyalah penyesuaian metode pencatatan. Sarmuji menekankan bahwa pemerintah perlu lebih proaktif dalam melakukan rasionalisasi dan sosialisasi data agar publik memahami konteks yang sebenarnya terjadi. "Narasi-narasi tentang deindustrialisasi muncul barangkali karena kita kurang komunikatif dalam menyampaikan data-data atau rasionalisasi terhadap keadaan yang sebenarnya," imbuhnya.
Untuk memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai performa industri, Sarmuji memaparkan data kinerja terkini. Pada kuartal III/2026, kontribusi industri pengolahan terhadap PDB nasional tercatat sebesar 19,22 persen, meningkat dibandingkan posisi sebelumnya yang berada di angka 19,07 persen. Selain itu, pertumbuhan industri pengolahan pada periode yang sama mencapai 5,87 persen. Angka ini secara signifikan melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,47 persen. Data ini menjadi bukti empiris bahwa sektor manufaktur tetap menjadi mesin utama penggerak ekonomi nasional, melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
Lebih jauh, Menperin menunjukkan indikator-indikator krusial lainnya yang mencerminkan kesehatan sektor manufaktur. Indeks Kepercayaan Industri (IKI) pada Oktober 2026 tercatat di angka 53,77, yang menunjukkan fase ekspansi. Sementara itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada periode yang sama berhasil berada di level 54. Level di atas 50 dalam indeks PMI merupakan batas psikologis penting yang menandakan bahwa dunia usaha sedang berada dalam kondisi ekspansif dan optimis terhadap prospek ekonomi ke depan. Angka 54 ini menunjukkan bahwa pelaku industri masih memiliki kepercayaan tinggi untuk melakukan penambahan kapasitas produksi, rekrutmen tenaga kerja, dan ekspansi pasar.
Menanggapi berbagai tantangan yang masih ada, Sarmuji menegaskan bahwa Kementerian Perindustrian tidak akan terjebak dalam euforia capaian angka statistik semata. Pemerintah menyadari bahwa masih banyak kendala struktural yang dihadapi oleh pelaku industri, mulai dari biaya logistik, ketersediaan bahan baku, hingga tantangan regulasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, strategi ke depan adalah memperkuat fundamental industri melalui pendekatan yang lebih partisipatif. Kemenperin berkomitmen untuk meningkatkan frekuensi dialog dan komunikasi langsung dengan para pelaku usaha serta asosiasi industri terkait.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah benar-benar berbasis pada persoalan nyata (real-world problems) yang dihadapi di lapangan. Dengan mendengarkan langsung masukan dari para pelaku industri, pemerintah dapat melakukan penyesuaian kebijakan secara lebih cepat dan akurat. Sarmuji ingin menciptakan ekosistem di mana pemerintah bukan sekadar regulator yang berjarak, melainkan mitra strategis bagi industri nasional.
Dalam perspektif yang lebih luas, narasi deindustrialisasi yang sempat berkembang dinilai sebagai ancaman terhadap kepercayaan investor. Ketika narasi tersebut dibiarkan tanpa klarifikasi, investor cenderung akan menahan diri untuk melakukan ekspansi. Oleh karena itu, pernyataan lugas dari Menperin Sarmuji ini merupakan langkah awal dalam melakukan "pembersihan" narasi ekonomi nasional. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki basis industri yang kuat, tenaga kerja yang kompetitif, dan pasar domestik yang luas sebagai daya tawar utama.
Sarmuji juga menyoroti pentingnya hilirisasi industri sebagai pilar utama dalam memperkuat fundamental manufaktur nasional. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah, tetapi juga untuk memperdalam struktur industri dari hulu ke hilir. Dengan hilirisasi, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan baku dapat dikurangi secara bertahap, sementara daya saing produk jadi di pasar global akan meningkat. Hal ini sejalan dengan target jangka panjang pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan manufaktur dunia.
Di sisi lain, tantangan digitalisasi dan transisi energi juga menjadi perhatian khusus bagi Kementerian Perindustrian. Industri nasional dituntut untuk beradaptasi dengan standar industri 4.0 agar efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Selain itu, tuntutan global terkait keberlanjutan (sustainability) mengharuskan industri untuk mulai beralih ke praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Sarmuji menyatakan bahwa pemerintah siap memfasilitasi transisi ini melalui berbagai skema insentif dan pendampingan teknologi bagi industri kecil dan menengah (IKM) hingga industri besar.
Sebagai penutup dalam pertemuan tersebut, Menperin Sarmuji menekankan bahwa membangun industri nasional adalah upaya maraton, bukan lari cepat. Dibutuhkan sinergi yang solid antara pemerintah, pelaku usaha, dan dukungan media untuk menciptakan narasi yang sehat bagi perekonomian nasional. Dengan data yang akurat, komunikasi yang transparan, dan langkah strategis yang konsisten, ia yakin bahwa sektor industri akan tetap menjadi lokomotif utama pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas. Narasi deindustrialisasi, menurutnya, harus segera diganti dengan narasi reindustrialisasi yang lebih progresif dan berbasis pada penguatan nilai tambah serta inovasi teknologi.
Pernyataan lugas dari Menperin ini diharapkan dapat memberikan suntikan optimisme bagi pasar. Bahwa di balik dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian, sektor manufaktur Indonesia memiliki daya tahan yang teruji dan prospek pertumbuhan yang tetap menjanjikan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat sasaran dan komunikasi yang efektif, tantangan di depan mata bukan lagi menjadi penghalang, melainkan peluang untuk membawa industri nasional naik ke kelas yang lebih tinggi. Kemenperin, di bawah kepemimpinan Sarmuji, kini tengah menyusun peta jalan yang lebih komprehensif guna memastikan bahwa kontribusi industri terhadap ekonomi tidak hanya meningkat secara angka, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas nasional.
